Krisis Ekologis di Jawa Timur Masih Jadi Perjuangan Serius.

jawatimur-460x330Selesai sudah perhelatan PNLH XII WALHI di Palembang. Acara pertemuan empat tahunan ini telah melewati serangkaian proses panjang persiapan sejak diputuskan pada Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup(KNLH) di Mataram bulan April tahun lalu. Tak kurang 500 orang dari 28 propinsi hadir dalam pertemuan ini.

Berbagai isu penting menjadi tematik bahasan selama dua hari menjelang agenda. Kegiatan-kegiatan seminar dan workshop memberikan masukan penting bagi peserta untuk merumuskan berbagai rekomendasi penting, membahas isu, dan menetapkan program utama selama empat tahun kedepan bagi WALHI.

Pembongkaran wilayah kelola rakyat yang terjadi di berbagai wilayah menjadi sesuatu yang genting dan butuh respon segera. Industri ekstraktif dan rakus lahan seperti pertambangan, hutan industri, dan perkebunan telah secara nyata merampas dan menghancurkan wilayah-wilayah yang penting bagi rakyat.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Ony Mahardika menyatakan bahwa krisis ekologis di Jawa Timur adalah salah satu isu yang muncul dalam perhelatan nasional yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali oleh WALHI ini.

“Pertemuan nasional Lingkungan Hidup adalah arena yang penting untuk membahas isu-isu terkini terkait situasi keselamatan ekologis kita. Tindakan penghancuran wilayah-wilayah yang penting secara ekologis tidak bisa dibiarkan. Saat ini, sementara usaha pemulihan lingkungan tidak pernah dipikirkan, Pemerintah malah lebih memfasilitasi penghancuran lingkungan dengan mengeluarkan ijin-ijin yang tidak sesuai dengan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.” tutur Ony.

Kegentingan situasi keselamatan ekologis di Jawa Timur bisa dilihat dari berbagai kasus yang mencuat ke permukaan. WALHI Jawa Timur mencermati bahwa krisis lingkungan yang ada saat ini muncul secara sistemis dengan berlindung dibalik ijin yang dikeluarkan pemerintah “Kalau Pemerintah terus tutup mata terhadap fakta kerusakan yang sudah nampak jelas ini, maka ini adalah indikasi yang nyata bahwa Pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan.

Karena itu WALHI Jawa Timur mendorong agar agenda pemulihan kawasan menjadi isu sentral dalam PNLH ini dan pemerintah harus berani mengambil langkah progresif dalam urusan penyelamatan kawasan yang memiliki nilai penting dan strategis secara ekologis” tegas Ony lebih lanjut Seperti diketahui, konflik sosial berbasis krisis ekologis telah berkali-kali muncul di Jawa Timur, terutama pada wilayah-wilayah pertambangan.

Masih lekat pada ingatan kita pada 26 September 2015 lalu, 2 orang aktivis tolak tambang pasir di desa Selok Awar Awar, Lumajang dibantai dan dianiaya sehingga menyebabkan satu orang bernama Salim Kancil meninggal dunia dan rekannya Tosan terluka parah. Kemudian pada 2 November 2015, truk yang diduga pengangkut pasir besi dihadang massa dan dibakar di Paseban, Jember. Yang terakhir pada 26 November 2015, massa yang memprotes penambangan emas di Tumpang Pitu menghadapi kekerasan aparat yang membubarkan aksi mereka tembakan yang menyebabkan setidaknya empat orang terluka.

Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi yang dulu kawasan hutan lindung, diminta turun status menjadi hutan produksi oleh Bupati Anas dan direstui menteri kehutanan era Zulkifli lalu ditukar dengan kawasan di wilayah lain menjadi salah satunya. Setelah turun status, ditimpakan konsesi pertambangan emas di atasnya. Dua hari lalu kawasan ini mulai diledakkan, peserta PNLH mengutuk penghancuran ini.

Perubahan iklim meninggikan risiko keselamatan rakyat yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kondisi demikian masih ditimpa dengan kebijakan pembongkaran melalui pemberian konsesi pertambangan berbagai pulau di Indonesia timur. Perempuan dan anak makin lebih terancam.

Kondisi krisis di berbagai wilayah juga belum dipulihkan. Lapindo yang masih mencemari kawasan sekitarnya dengan berbagai jenis logam berat tidak diperiksa. Bahkan temuan terakhir yang mengindikasikan jumlah Kadmium(Cd) dalam tubuh ikan konsumsi yang ribuan kali diatas ambang baku tidak direspon. Teror kepada warga tetap dilakukan pengurus negara dengan memberikan ijin kepada Lapindo Brantas untuk mengebor di desa-desa sekitar semburan.

Lubang-lubang tambang di Samarinda dibiarkan terus menganga dan memakan korban anak-anak. Lahan-lahan bekas tambang Timah di Bangka dibiarkan terbuka tanpa pemulihan. Ijin-ijin perkebunan sawit dan hutan industri terus diberikan. Potensi banjir, kekeringan, dan asap terus mengancam.

PNLH XII juga memilih fungsionaris WALHI untuk periode 2016-2020. Para kandidat fungsionaris telah diseleksi. Mereka melewati serangkaian pendidikan kepemimpinan ala WALHI pada awal tahun 2016. Nur Hidayati, atau biasa dipanggil Yaya terpilih sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Selain memilih Direktur Eksekutif Nasional, PNLH XII juga berhasil memilih 5 anggota Dewan Nasional. Mantan direktur eksekutif Walhi Jatim, Bambang Catur Nusantara, terpilih sebagai salah satu Dewan Nasional Walhi bersama Risma Umar, Asmi Sirajudin, Mualimin Pardi, dan I Wayan Suardana.

“Krisis lingkungan terjadi karena proses panjang pembiaran kegiatan ekstraktif membongkar wilayah kelola rakyat. Butuh perubahan regulasi, kebijakan, dan aksi yang nyata untuk melindungi dan memulihkan wilayah kelola rakyat ini,” ujar Bambang Catur Nusantara.

Upaya pemulihan membutuhkan peran banyak pihak. Pemerintah dan pelaku industri diharap bisa menghormati wilayah kelola rakyat agar tidak terjadi tindakan perusakan yang lebih masif.
“Saya berharap pemerintah melakukan upaya serius dalam melindungi wilayah kelola rakyat dengan menghentikan kegiatan ekstraktif dan mencabut ijin-ijin yang bertindih dengan wilayah kelola rakyat,” pungkas Catur.