Perlindungan Genetika Jadi Poin Penting Dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati.

pas
pas
Sumber Foto : Internet

Medan,CumaKita- Menurut data kementerian hingga tahun 2014, 24% peneliti asing menjadi pihak kedua yang terbanyak meneliti terhadap satwa liar di Indonesia. Ditengah-tengah semakin meningkatnya permintaan penelitian genetika, regulasi yang mengatur tentang itu belum memadai. Peranan sumberdaya genetika sebagai masa depan umat manusia menjadikan perlindungan genetika menjadi poin penting dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Ditandatanganinya protokol Cartagena dan Nagoya merupakan bukti semangat negara dalam keamanan serta akses sumberdaya genetik dan pengelolahannya. Namun semangat tersebut tidak diikuti dengan regulasi tentang bagaimana penegakan hukum, bagaimana status pemanfaatan sumber daya genetik yang sudah dibawa ke luar negeri. Sehingga rentan terjadi pencurian Genetika.

Samedi, Ph.D direktur Tropical Forest Conservatiom Action (TFCA) Sumatera menyampaikan bahwa penelitian-peneitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang mendapat beasiswa dari luar negeri sering menjadi modus operandi pencurian genetika. “RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati revisi dari UU No 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam dan Ekosistem ini merupakan perpaduan antara UU No 5 tahun 1990 dengan UU No 11 tahun 2013 tentang pengesahan protokol Nagoya dan UU No 21 tahun 2004 tentang pengesahan protokol Cartagena” disampaikannya pada konsultasi publik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati, revisi UU No 5 tahun 2014 di Medan, Kamis (21/01/2016).

Kategorisasi status perlidungan sumberdaya genetik adalah spesies target bagi perlindungan dengan kriteria terancam punah, diperdagangkan, dan mendukung budidaya.

Pengaturan sumberdaya genetika juga sangat penting untuk mencegah hilangnya kesempatan menciptakan teknologi baru (pangan, industri, kesehatan, dan energi) akibat kepunahan, dan pencegahan biopyracy (pergeseran hak penelitian menjadi milik kenegaraan). Sekali karena sumber daya genetik merupakan masa depan umat manusia.

RUU ini telah memuat sangsi atas pelanggaran-pelanggaran terkait rekayasa genetika, membawa sumberdaya genetika tanpa dokumen izin resmi, melakukan penelitian genetika tanpa izin, engembangan sumberdaya genetika tanpa izin dan memperjual belikannya yaitu pidana minimal 3 tahun. (ada juga beberapa pasal tidak mencantumkan batas minimal dan sudah diajukan untuk dibuat)

RUU juga mengamanatkan negara untuk membentuk Dewan Nasional Pengelolahan Sumberdaya Genetik untuk mengatur perizinan dan pelindungan sumberdaya genetik tersebut.