Aktivis Lingkungan : Banjir Bandang di Kaur Akibat Kegiatan Eksploitatif HPT Bukit Kumbang.

konferensi pers

konferensi persCumaKita- Aktivis lingkungan hidup menyebutkan bahwa banjir bandang yang melanda desa Suku Tiga, Kecamatan Maje dan Nasal, kabupaten Kaur, Senin (11/04/2016) yang lalu adalah dampak dari rusaknya kawasan HPT Bukit Kumbang. kerusakan ini akibat kegiatan ekspoitatif yang terus berlangsung.

Forum Pengurangan Risiko Bencana(FPRB) Bengkulu menyebutkan bahwa Bukit kumbang dengan luasan 10.732,91 ha, berada pada keadaan kritis. Fungsi ekologisnya sebagai hulu sungai air nasal, air sawang dan air sambat sudah tidak mampu berfungsi secara optimal.

Dalam sejarahnya tepat pada 1987 wilayah ini juga mengalami banjir bandang. Analisa ekologis yang menjadi penyebab bandang pada waktu itu adalah sejak awal tahun 70an, bisnis kayu mulai berkembang di Indonesia dan HPT Bukit Kumbang juga tidak luput dari bisnis tersebut.

Paska bandang tahun 1987 aktivitas logging di Bukit kumbang dapat dikatakan tergolong minim, baru pada tahun 2002  beberapa HPH (kini IUPHK) seperti kasus PT Semaku jaya Sakti dan PT Sirlando Reksa utama yang berperan sebagai kontraktor lapangan bekerja dikawasan ini.

Berdasarkan temuan dan investigasi yayasan Ulayat Bengkulu yang kemudian dipublikasikan pada tahun 2003 menyatakan bahwa PT. Semaku Jaya Sakti yang juga merupaka BUMD ini telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan logging di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sementara konsesinya berada di kawasan HPT Bukit Kumbang. Bukit Kumbang sendiri berdasarkan investigasi pada waktu itu sudah tidak memiliki tegakan kayu dengan kualitas bagus.

Fakta kondisi HPT Bukit Kumbang yang berbatasan langsung dengan lahan proyek pemukiman angkatan laut (prokimal) dan HGU PT.Ciptamas Bumi Selaras (CBS) membuka cela penghancuran Bukit Kumbang. Berdasarkan hasil wawancana yayasan Genesis Bengkulu dengan masyarakat desa Tanjung Aur bahwa aktivitas logging masih terus berlangsung. Bahkan pengangkutan hasil logging dilakukan dengan jhon dere (alat berat) milik PT. CBS, anak perusahaan Ciputra group. Dapat dipastikan setiap minggu kayu ini keluar dari kawasan bukit kumbang sebagai wilayah asal kayu.

Dengan analisa perubahan dan kecenderungan maka dapat dinyatakan bahwa 1970-1987, dalam kurun waktu 17 tahun mulai dari ekploitasi sampai titik nol kemampuan daya dukung lingkungan telah menyebabkan bencana ekologis. 2002 -2016, dalam kurun waktu 14 tahun kembali terjadi posisi titik nol daya dukung lingkungan. Fakta tak terbantahkan ini harusnya memposisikan pemangku kepentingan terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada level nasional, dinas kehutanan pada level provinsi dan kabupaten adalah kelompok yang paling bertanggungjawab atas kejadian banjir bandang di kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Karena sejatinya mereka tidak mampu mengelola kawasan yang sudah menjadi tanggungjawab mereka.

Berdasarkan fakta dan kondisi mutahir HPT Bukit Kumbang dimana negara (pemerintah) mulai dari level nasional hingga kabupaten dipandang tidak mampu menjaga da melestarikan kawasan tersebut, sistem hutan kerakyatan atau yang saat ini disebut Pengelolahan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dapat menjadi resolusi dalam pemastian keselamatan HPT Bukit Kumbang.

Aktivis lingkungan WALHI Bengkulu, Yayasan Genesis Bengkulu, AMAN Bengkulu, FPRB Bengkulu, dan Yayasan Ulayat Bengkulu menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers yang diadakan di kantor WALHI Bengkulu, Jumat (15/04/2016)