Sawit Milik PT. DDP Dalam Kawasan Hutan Akhirnya Ditumbang

IMG-20180515-WA0003

Batang-batang sawit yang bertubuh besar dan tinggi tersebut akhirnya ditumbang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Priambudi secara simbolik menumbang sebatang sawit menggunakan gergaji mesin (senso), kemarin (15/5/2018) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II, kabupaten Mukomuko.

Tindakan ini diambil pemerintah pasca desakan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat desa Air Berau dan desa Lubuk Bento, khususnya para kepala kaum. 21 Agustus 2017 yang lalu, masyarakat mendatangi Plt. Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin, mendesak untuk segera menyelesaikan kasus tenurial tersebut. Sebab kasus tersebut melahirkan konflik antar masyarakat. Kawan berubah menjadi lawan. Bahkan hubungan keluarga tanpa disadari ternegasikan.

Satu tahun terakhir, premanisme kerap dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang mengaku memiliki lahan tersebut. Mereka kerap menyebutnya dengan sebutan tim 19, atau Kelompok Tani Mitra Jaya, yang menurut KPHP tengah mengurus izin dengan skema kemitraan sejak 2016 lalu. Sejak Direktur PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP), Perusahaan perkebunan skala besar menyatakan telah mengembalikan lahan seluas 371 ha yang berstatuskan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kepada pemerintah kabupaten Mukomuko. Termasuk kepada Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, selaku pemegang izin kawasan. Pengembalian ini terjadi pada 25 November 2014.

Kebaikan hati pemerintah atas kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. DDP selama kurang lebih 20 tahun itu, melukai undang-undang kehutanan yang menjadi konsensus bersama. Sejak 1994[1], perusahaan telah melakukan penanaman. Memanen dan menikmati hasil besar dari hutan yang seharusnya terjaga. Atau memang ini adalah skenario yang sengaja dibangun oleh perusahaan dan pemerintah.

Tesis ini dikuatkan oleh hasil analisis yang dilakukan Genesis, bahwa pada 2008 bupati Mukomuko mengusulkan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas Air Ipuh II Register 65 A seluas 8.700 ha dengan alasan kondisi hutan yang telah telah berubah, kelapa sawit dan karet telah menjadi vegetasi dominan pada kawasan itu. Usulan pelepasan ini secara formal disampaikan dengan surat Bupati Mukomuko Nomor 058/01/D.4/2008 tanggal 9 Januari 2008.[2] Upaya penghapusan dosa ini gagal, lantaran tim terpadu menolak usulan pelepasan tersebut.

2016, dua tahun sejak lahan dikembalikan ke pemerintah kabupaten, tim pansus yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mukomuko menyampaikan hasil investigasi pada rapat paripurna DPRD. Mereka menemukan fakta lapangan bahwa luasan rambahan eks DDP tersebut mencapai 380,7 ha dengan produksi panen kurang lebih 230 ton setiap bulannya. Selain itu tim pansus menemukan fakta lain, bahwa selama ini yang mengelola dan memanen hasil sawit dari lahan tersebut adalah Tim 19 dan hasilnya tidak masuk ke kas daerah. [3]

Desakan masyarakat dan kepala kaum yang disampaikan kepada Plt. Gubernur kemudian diketahui oleh tim 19 dan anasir-anasirnya. Pada saat ini lah konstalasi konflik semakin meningkat. Agustus 2017, dilakukan musyawarah desa salah satu hasilnya pengelolaan lahan bekas PT. DDP dibagi pengelolaannya, antara lain untuk Kepala Desa, lembaga-lembaga di desa dan Desa Tetangga. Termasuk Kelompok kaum diserai pengelolaan seluas 15 hektar perkaum, dengan total 60 ha untuk empat kaum (Kaum Melayu Kecik, Kaum Melayu Gedang, Kaum Caniago dan Kaum Nam Dihulu).

Lahan 60 ha yang diserahkan kepada empat kaum tersebut diharapkan dapat meredam desakan-desakan yang dilakukan masyarakat dan kepala kaum. Namun nyatanya konflik semakin meruncing. Lahan 60 ha tersebut malah dipanen oleh orang lain. Semua orang berebut memanen tandan buah segar sawit dari lahan negara tersebut. Semua lupa bahwa lahan itu masih berstatus kawasan hutan.

Perwakilan masyarakat, kepala kaum dan Genesis sebagai katalisator juga beberapa menemui Dinas Lingkungan Hidup dan Kahutanan provinsi Bengkulu untuk terus mendesak agar segera ada penyelesaian terhadap konflik tenurial tersebut. Beberapa kali pertemuan para pihak dilakukan, dengan melibatkan asyarakat lima desa penyanggah kawasan tersebut (Karya Mulya, Tunggang, Pondok Kandang, Air Brau dan Lubuk Bento), DLHK, KPHP, Polsek dan Babinsa, sedangkan tim 19 atau Kelompok Tani Mitra Jaya yang merasa menjadi pemilik lahan dan sawit tersebut tidak pernah hadir.

Akhirnya menumbangkan batang-batang sawit yang berada di lahan selus 371 ha menjadi kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tenurial tersebut. Dinas LHK menyatakan bertanggung jawab untuk menumbangkan atau memusnahkan kalapa sawit seluas 5 ha, selebihnya menjadi tanggung jawab PT. DDP.

Penumbangan sawit eks PT. DDP di kawasan hutan produksi Air Ipuh II ini dilakukan oleh tim gabungan dari Kehutanan, kepolisian, TNI, aparat desa, toko masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Tindakan ini adalah buah dari desakan yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun disatu sisi seolah menghapus dosa kesalahan PT. DDP dan kesan skenario yang selama ini dibangun. Tanggung jawab yang diberikan kepada PT. DDP untuk menebang sawit sebenar-benarnya tidak layak ketimbang apa yang telah dilakukan pada kawasan itu selama ini. Tetapi dengan ditumbangnya batang-batang sawit tersebut, tidak ada lagi konflik antar masyarakat.

[1] Pengakuan mantan mandor PT. DDP yang dipekerjakan di lahan tersebut. Pengakuan ini didapat dari  Investigasi yang dilakukan Genesis pada 2016 yang lalu.

[2] Laporan Tim Penelitian Terpadu Review kawasan hutan berdasarkan usulan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu. Kementerian kehutanan.  Jakarta, Mei 201.

[3] Dapat dibaca di http://www.menaranews.com/2016/08/dprd-sarankan-pemda-mukomuko-take-over-lahan-ex-pt-ddp/