Masyarakat Meminta Izin HTR di Kaur Dicabut.

jadiCumaKita- Dua Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Kabupaten Kaur tidak mengalami perkembangan dan tidak pernah menyampaikan laporan Rencana Kerja Tahunan Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKTUPHHK-HTR) per triwulan dan tahunan sejak tahun 2013 hingga kini.

Izin HTR tersebut dipegang oleh dua koperasi, yaitu Koperasi Usaha Kaur Sejahtera Keputusan Bupati Kaur nomor 290 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 dengan luas 10.000 ha dengan pembagian HPT Air Kedurang reg . 81 luas 3.050 ha, HPT Air Kinal reg 82 luas 2.530 ha, HPT Kaur Tengah reg. 83 luas 4.420 ha dan Koperasi Kaur Sumber Rezeki berdasarkan keputusan bupati Kaur nomor 254 tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, luas 8.230 ha dengan rincian HPT Bukit Kumbang reg. 85 luas 4.892 ha, HP Air Sambat reg. 84 luas 453 ha, dan HPT Kaur Tengah reg. 83 luas 2.885 ha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM kabupaten Kaur, bahwa kedua koperasi tersebut telah mendapatkan tiga kali surat peringatan di tahun 2014 dan hingga kini masih belum ada tindakan tegas. Dengan kata lain sejak izin diterbitkan (tahun 2009 dan 2010) hingga tahun 2016 tidak ada aktivitas apapun di areal HTR tersebut.

Masyarakat Tidak Tahu.

Menjadi hal yang aneh namun tidak jarang terjadi di negara ini, hanya ada segelintir pihak yang mengetahui bahwa kawasan hutan tersebut telah dikelolah atas nama koperasi Kaur Sejahtera dan koperasi Kaur Sumber Rezeki. Padahal berdasarkan P.23 / MENHUT-II/2007 salah satu syarat pengajuan izin atas nama koperasi harus disertai Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat.

Diketahui izin tersebut oleh masyarakat ketika mereka mengajukan HKM yang di dampingi oleh Yayasan Genesis Bengkulu. Ada tiga desa yang Yayasan Genesis coba dampingi dalam program pengelolahan hutan berbasis masyarakat, yaitu desa Sinar Mulya, Tanjung Aur, dan desa Muara Dua. Pada saat tahapan overlay kawasan hutan dan data wilayah ternyata wilayah mereka telah masuk kedalam izin HTR. Setelah mengetahui itu, masyarakat sepakat menolak HTR dan meminta bantuan agar HTR tersebut dicabut dan diganti dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Penolakan tersebut diungkapkan dengan tegas oleh Pak Suwondo, Ketua RT 11 desa Sinar Mulya “kami pada dasarnya menginginkan perizinan yang jelas dasar hukumnya, melalui proses yang dilalui namun di desa kami tidak pernah ada sosialisasi tentang HTR tersebut dan sekarang tidak jelas perizinannya untuk siapa, atas kelompok atau perorangan. Kami meminta dukungan desa untuk melepas perizinan HTR di wilayah kelola kami, dan berharap warga yang berada dalam HTR di wilayah lainnya juga melakukan hal yang sama”.

Hanya Satu Kata, Cabut.

Masih aktifnya izin HTR tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas hukum. Jelas tertulis dalam P.55 / MENHUT- II /2011 pasan 27 pencabutan izin dapat dilakukan jika koperasi tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lambat satu tahun sejak izin diberikan atau tidak menyusun RKTUPHHK-HTR paling lambat 2 tahun setelah izin diberikan.

Selama tujuh tahun izin itu ada, tidak ada kegiatan nyata, masyarakat pun tidak tahu. Surat peringatan telah dikirimkan, hingga kini tidak ada tindakan.

Keberadaan izin ini hanya menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengelolah kawasan hutan dengan bentuk perizinan seperti Hutan Kemasyarakatan. Ditambah lagi, gejolak penguasaan ruang kelola oleh pemilik modal semakin tinggi, masyarakat membutuhkan ruang kelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penyampaian keluhan masyarakat juga telah dilakukan kepada bupati Kaur, dan kepala dinas Kehutanan propinsi Bengkulu. Bupati berjanji akan mencabut izin HTR tersebut namun masih membutuhkan rekomendasi dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Lampung.

Alur proses pencabutan izin adalah laporan dari tingkat kabupaten atas pelanggran yang dilakukan oleh pemegang izin, kemudian akan di periksa oleh dinas kehutanan propinsi, dan kegiatan dinas propinsi membuat laporan kepada BP2HP. Selanjutnya BP2HP akan membuat rekomendasi pencabutan izin kepada bupati, pada saat itu lah bupati mencabut izin usaha HTR.