Koalisi Desak Plt Gubernur Cabut Izin Pelabuhan Injatama

aksi KSML

Dengan derap langkah yang mantap, puluhan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kejahatan Lingkungan (KMSAKL) mendatangi kantor Gubernur provinsi Bengkulu, Senin (11/09/2017) guna menuntut keadilan dari negara atas kejahatan yang dilakukan perusahaan tambang batubara, Injatama.

46 hari sudah terlewati, pasca Injatama dengan sengaja membuang material batubara ke muara sungai Ketahun, tetapi pemerintah provinsi Bengkulu serta aparat penegak hukum belum menerbitkan keputusan yang tegas. Meski beberapa fakta telah disampaikan oleh koalisi melalui laporan resmi nya dan proses penyidikan juga tengah dilangsungkan oleh Kepolisan Daerah Bengkulu.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembuangan material batubara yang dilakukan oleh Injatama tersebut adalah kali ketiga. Hal ini membuktikan betapa sembrono nya Injatama dalam melaksanakan mekanisme kerja pengangkutannya.

Fakta terbaru yang didapatkan oleh Koalisi berdasarkan hasil dengar pendapat bersama KSOP pada 5 September lalu, bahwa Injatama tidak memiliki izin gerak pengapalan batubara. Menurut koalisi hal ini merupakan hal yang penting untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi Bengkulu, sekaligus menjadi penguat pihak kepolisian dalam menentukan keputusan.

Empat tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi kepada Plt. Gubernur Bengkulu saat dengar pendapat yang berlangsung hari ini, yaitu :

  1. Menghentikan dan mencabut izin pelabuhan PT Injatama karena beroperasi tanpa izin olah gerak kapal.
  2. Membentuk tim indepen yang berisikan perwakilan dari pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang dilaksanakan oleh PT Injatama.
  3. Menuntut proses hukum yg transparan atas kasus pidana dan perdata PT Injatama.
  4. Melaksanakan semua tuntutan tersebut dalam kurun waktu paling 3 (tiga) bulan sejak tuntutan ini disampaikan.

Tuntutan itu juga tertuang dalam dokumen Briefing Paper yang disusun oleh Koalisi. Dokumen ini juga berisikan catatan kelam eksploitasi yang dilakukan oleh Injatama dari hulu hingga hilir.

Dengar pendapat, orasi, serta pembentangan spanduk oleh Koalisi itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain :

AKSI KSML 1

  1. Menindaklanjuti dokumen yang disampaikan oleh koalisi kepada Plt. Gubernur provinsi Bengkulu.
  2. Menindaklanjuti pelangaran pembuangan material batubara ke laut, karena sesuai dengan temuan koalisi bahwa Injatama tidak memiliki izin gerak pengapalan dari KSOP Provinsi Bengkulu.
  3. Pertemuan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama KSOP.
  4. Membentuk tim independen dalam rangka evaluasi secara menyeluruh terhadap Injatama dengan melibatkan pihak ; akademisi, NGO/LSM, pemerintah, serta penegak hukum.

Meski ada empat kesepakatan yang dihasilkan dari proses aksi dan dengar pendapat tersebut, koalisi masih mendesak agar gubernur provinsi Bengkulu melalui Dinas ESDM agar sesegera mungkin mencabut izin pelabuhan Injatama.

 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kejahatan Lingkungan (KMSAKL)

Penasehat Hukum :

  1. Usin Abdisyah Sembiring, S.H.
  2. Fitriansyah, S.H.
  3. Iki Dulagin, S.H.
  4. Jecky Hariyanto, S.H.

Organisasi :

  1. WALHI Eksekutif Daerah Bengkulu
  2. Yayasan Kanopi Bengkulu
  3. Yayasan Kelopak Bengkulu
  4. Lingkar Institute Bengkulu
  5. Serikat Tani Bengkulu (STAB)
  6. PUSKAKI Bengkulu
  7. Yayasan Genesis Bengkulu
  8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Bengkulu
  9. Akar Foundation
  10. Komunitas Mangrove Bengkulu (KMB)
  11. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional
  12. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan-Pino Raya (FMPL-PR)
  13. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Bengkulu
  14. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)Bengkulu
  15. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Bengkulu

Perorangan :

  1. Yansen, P.hd
  2. Dra. Kasrina, M.Si.
  3. Irsan Hidayat, S.Ip.
  4. DR. Titiek Kartika, MA.