Empat Kaum Mendesak Penyelesaian Konflik Tenurial Akibat PT. DDP

ketemu DLHK

Sudah empat bulan belakangan ini masyarakat desa Air Berau dan Lubuk Bento, kabupaten Mukomuko saling bersitegang. Kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab, perambahan yang dilakukan PT. Daria Dharma Pratama di dalam kawasan HPT. Air Ipuh II sekitar 15 tahun yang lalu menjadi muasal konflik yang terjadi. Seluas kurang lebih 377 ha kawasan HPT. Air Ipuh II ditanami kelapa sawit oleh PT. DDP.

Pemerintah kabupaten Mukomuko telah mengakui bahwa 2014 yang lalu, kawasan hutan yang telah diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten untuk dikelola, meskipun sebenarnya hingga saat ini tidak pernah ditemukan dokumen apapun terkait pengembalian tersebut. 2016, masyarakat akhirnya mengakui bahwa sebenar-benarnya bukan pemerintah kabupaten Mukomuko yang mengelola kawasan eks rambahan PT. DDP tersebut, tetapi oknum-oknum yang punya posisi penting dari tingkat kabupaten hingga desa. Para oknum ini dikenal oleh masyarakat dengan penamaan tim 19 dengan berkedok Kelompok Tani Mitra Jaya.

Konflik ini bertambah parah, setelah salah seorang anggota DPRD yang juga merupakan putra desa tersebut memberikan instruksi bahwa kepala desa memiliki wewenang untuk membagikan lahan tersebut untuk meredam konflik. Kepala desa melalui rapat desa akhirnya membagikan lahan dengan pembagian :

No Nama Penerima Luasan
1. Kaum Melayu Kecik 15 ha
2. Kaum Melayu Besak 15 ha
3. Kaum Chaniago 15 ha
4. Kaum Enam Diulu 15 ha
5. Desa 28 ha
6. Lembaga adat 15 ha
7. Karang Taruna 10 ha
8. Empat kaum untuk desa Lubuk Bento 40 ha
TOTAL LUASAN 153 ha

Sumber : Masyarakat desa Air Berau

Namun menurut masyarakat luasan kawasan selebihnya masih dikuasai oleh tim 19. Meskipun telah terjadi pembagian seperti diatas, fakta dilapangan setiap orang bahkan masyarakt desa lain seperti Bunga Tanjung datang memanen sawit di kawasan tersebut.

“Setelah terjadi pembagian itu, kami dari kaum Melayu Kecik sudah membersihkan kawasan bagian kami, malah kami mewajibkan seluruh anak kaum ikut membersihkan. Siapa yang tidak ikut, didenda sebesar Rp 200.000. nah setelah waktunya panen, malah masyarakat desa lain yang memanen buah sawit itu. Sewaktu kami larang mereka, mereka bilang kami tidak punya wewenang untuk melarang siapa saja yang memanen buah sawit itu” tutur Asuari, kepala kaum Melayu Kecik.

Asuari dan tujuh orang masyarakat dari desa Air Berau hari ini (17/11/2017) mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk mendesak pemerintah provinsi menyelesaikan konflik tenurial ini. “Pihak kabupaten sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kami sudah bertemu bupati tetapi tidak ada jalan keluar yang diberikan. Mengandalkan pihak KPHP sebagai pengelola kawasan hutan di Mukomuko juga percuma” tambah Asuari.

Supintri Yohar, Koordinator program Genesis Bengkulu yang menjadi katalisator masyarakat dalam proses penyelesaian konflik ini mengatakan “untuk persoalan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera melakukan penyelesaian. Yang tidak bisa dilupakan adalah status kawasan tersebut adalah hutan negara yang kemudian dirambah dan ditanami kelapa sawit oleh PT. DDP. Kondisi sengkarut saat ini adalah akumulasi dari kejahatan kehutanan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jika dibiarkan saja, konflik akan semakin parah”.

Yakin, sebagai ketua LPM desa Air Berau juga mengatakan bahwa saat ini para kaum telah sepakat untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai areal perhutanan sosial. “Pada dasarnya kami ingin seluruh eks rambahan PT.DDP itu dapat dikelola oleh masyarakat desa melalui perhutanan sosial, tetapi karena areal itu sudah dibagi-bagikan dan banyak orang-orang besar dan kuat juga yang punya bagian kami lebih mengutamakan 60 ha milik kami” tutur Yakin.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa seluruh pihak harus dilibatkan untuk menyelesaikan konflik tenurial yang tengah terjadi ini. “Karena kondisinya sudah rumit, maka kita harus libatkan pemerintah kabupaten, KPHP, seluruh masyarakat desa, termasuk anggota tim 19 itu” jelas Supriyanto, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Kami juga sepakat kawasan itu dijadikan perhutanan sosial saja, tetapi memang konfliknya harus sudah clear dulu”.

Supriyanto juga mengatakan jika masyarakat bisa mengumpulkan beberapa dokumen terkait, sebagai bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh PT. DDP dan tim 19 tersebut bisa dilaporkan saja. Jika nanti dalam proses penyelesaian konflik, oknum-oknum tersebut tidak bisa kooperatif maka kita bisa meminta Dirjen GAKUM yang turun tangan.

Mendatangi pemerintah provinsi sebagai bentuk desakan agar secepatnya ada penyelesaian atas konflik tenurial tersebut bukan lah yang pertama sekali dilakukan oleh masyarakat. Sebelumnya, mereka juga telah menemui Plt.Gubernur terkait kasus ini. Tetapi memang hingga kini belum ada tindakan kongkrit pemerintah untuk menyelesaikan konflik tenurial warisan PT. Daria Dharma Pratama tersebut.

1 comments

Mbak uli, pak oswari bukan kepala kaum melayu kecik beliau adlah tokoh masyarakat.

Yang membersihkan lahan bukan hanya kaum melayau kecik saja, ke empat kaum yang ada di desa air berau semuanya sudah membersihkan lahan yang sudah diserahkan kepala desa.

Maaf cuman ngoreksi aja, kalau bisa.
Terima kasih.

Comments are closed.