Masihkan Sawit Bisa Menjadi Sumber Utama Penghidupan Rakyat?

jadi

Oleh : Genesis Bengkulu.

Sejak awal minggu kedua Mei 2018, media lokal mengemukakan gejala anjloknya harga TBS. Selama ini, telah terjadi beberapa kali  harga beli TBS ditingkat petani anjlok sebelum bulan puasa. Akan tetapi, di tahun 2018 ini keadaan tidak membaik bahkan setelah lebaran berakhir. Harga terendah pada saat tulisan ini dibuat adalah Rp 400 per Kg di desa Rawa Indah, kabupaten Seluma.  Terdapat perbedaan antar kabupaten, Rp 600 di kabupaten Bengkulu Utara,  di kabupaten Bengkulu Tengah harga TBS juga hanya  Rp 600, di kabupaten Kaur juga menyentuh harga Rp 600.

Penurunan harga ini cukup mencolok dibandingkan dengan harga normal rata-rata di provinsi Bengkulu, yaitu sekitar Rp1000- Rp 1200 per Kg (ada selisih sekitar Rp 500 per Kg). Patut dikemukakan di sini bahwa patokan harga ini pun hanya berlaku bagi perusahaan yang bermitra dengan pemerintah, yaitu perusahaan yang menjalankan pola inti plasma. Bagi perusahaan yang tidak bermitra dengan pemerintah, tidak ada ketentuan mengenai ambang batas harga minimum pembelian TBS dari petani.

Anomali ini membawa dampak sosial yang tidak kecil terutama bagi petani sawit. Mengandaikan bahwa kemampuan terkecil dalam produksi TBS petani  adalah 500 Kg per panen per hektar. Dengan demikian, perkiraan awal penurunan pendapatan petani dengan krisis berkepanjangan ini adalah sekitar Rp 250.000 per hektar per panen. Atau, Rp 500.000 per bulan. Para petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan dipaksa menghadapi kondisi krisis ini. Indra Jaya misalnya, petani dari desa Rawa Indah, kabupaten Seluma menceritakan bahwa keluarga mereka harus mengurangi hampir setengah pengeluaran seperti biasanya. Pola konsumsi keluarga mau tidak mau harus dirubah. “Biasanya beli beras 2 kaleng sekali belanja ke pasar, sekarang hanya mampu 1 kaleng. Untuk minum, sebelumnya kami beli galon, karena kualitas air buruk dan tidak begitu layak untuk dijadikan sebagai bahan baku air minum. Sekarang, mau gak mau, untuk menghemat kebutuhan, air yang kualitas buruk itu dimasak jadi air minum. Komunikasi dengan keluarga, kawan-kawan juga semakin dikurangi, karena harus irit dengan pulsa” kata Jaya.

Dia juga menambahkan bahwa keterpaksaan mengirit pengeluaran sehari-hari ini agar bisa tetap membayar pinjaman keluarga. “Kalau gak bayar hutang, nanti menambah masalah baru. Jadi lebih baik irit-irit pengeluaran supaya bisa bayar hutang”.

Wiwik, seorang ibu tiga anak yang melakoni pekerjaan sebagai buruh tanpa memiliki lahan, juga menceritakan bagaimana krisis yang disebabkan komoditi global ini begitu menjerat keluarganya. Selama dua bulan ini kehidupan keluarga makin terpuruk. Sama sekali tidak bekerja, karena para pemilik kebun tidak lagi mempekerjakan orang untuk memanen, bahkan tidak lagi memanen sawitnya. “Kami pernah sampai tidak makan seharian. Karena mau pinjam beras dari tetangga, mereka juga susah. Mau ngutang sama tokke, gak ada lagi yang percaya. Anak saya yang terakhir, umur 7 tahun juga harus ikut menangung tidak makan seharian” tutur Wiwik.

Cerita semacam ini menjadi masalah harian bagi petani sawit propinsi Bengkulu. Apa yang sebetulnya terjadi?  kondisi ini sudah terjadi selama 2 bulan dan tidak ada tanda-tanda tindakan koreksi dari penyelenggara negara, sebagai regulator ekonomi wilayah. Meskipun pada 11 Juli yang lalu, dilaksanakan rapat antara unsur penyelenggara negara, GAPKI dan pihak perusahaan untuk menyikapi polemik anjloknya harga TBS sawit, dan melahirkan 5 kesepakatan rapat. Kesepakatan ini tidak bisa menjamin para petani dan buruh tani sawit lepas dari kondisi krisis. Sampai kapankah rakyat akan menderita?

PIHAK-PIHAK MANAKAH YANG PALING BERKEPENTINGAN DENGAN KRISIS YANG SEDANG TERJADI DI BENGKULU SEKARANG?

Produk kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang rerantai pasokannya berskala global.  Mekanisme penentuan harga dunia, sebagai ilustrasi sejak akhir PD II dikendalikan di Rotterdam. Mekanisme kepatuhan persyaratan lingkungan hidup dari industri minyak sawit dunia  pada saat ini dilakukan lewat RSPO. Ditingkat negara produsen, Indonesia sendiri sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia pada tahun 2009 mengaktifkan protokol ISPO. Dari pihak industri, juga ada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Pelaku-pelaku industri sawit terbesar juga mempunyai infrastruktur rerantai nilainya sendiri.

Di tingkat regional dan lokal, pelaku industri juga harus berurusan dengan lembaga-lembaga regulasi resmi, termasuk lembaga legislatif pada level provinsi, kabupaten. Dalam hal ini, menarik untuk disimak beberapa pernyataan berikut ini :

“Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan dari hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi menyikapi polemik harga TBS sawit di provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa harga TBS sawit kedepannya akan ditentukan tiap bulan”

“Sementara WaKa II DPRD Seluma, Okti Fitriani, S.Pd, M.Si meminta PemKab Seluma untuk mencari investor baru yang akan membuka pabrik CPO di kabupaten Seluma.” (Harian Rakyat Bengkulu, 3 Juli 2018)

“Investasi pengolahan produk turunan minyak sawit sangat kita harapkan sehingga buah sawit petani punya harga beli yang tinggi,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan (ANTARA, 6 Juli 2018)

“Lanjut John, faktor lain adalah masalah sulitnya mencari kapal di pelabuhan. Kapal saat ini susah kita cari.” (Harian Rakyat Bengkulu, 7 Juli 2018)

Sementara pernyataan-pernyataan diatas terkesan hanya mengakomodir kepentingan industri. Pernyataan-pernyataan tersebut menyiratkan masih adanya teka-teki yang belum terjawab dan merugikan pihak-pihak yang paling lemah, terutama petani yang sudah terlanjur menjadikan sawit sebagai sumber penghidupan.

Sampai kapankah krisis ini akan terus berlanjut?

APA YANG MENDESAK UNTUK DILAKUKAN OLEH PENGURUS NEGARA?

Siapa yang menanggung beban yang dialami oleh petani dalam beberapa bulan ini?

Siapa yang seharusnya menyiapkan asuransi bagi para petani yang tidak punya perlindungan apapun dalam kasus seperti ini?

APAKAH KEMITRAAN SAWIT BERMAMFAAT BAGI  PETANI SAWIT DALAM KONDISI KRISIS SEPERTI SEKARANG?

Pada kondisi seperti ini, sistem kemitraan melalui inti plasma ternyata juga tidak bisa melindungi kepentingan mendasar dari petani plasma untuk menyambung kehidupan sehari-hari.